Pidato Kritis Zulkifli Hasan Sentil Jokowi di Sidang MPR
jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan pidato yang cukup kritis dalam sidang tahunan MPR memperingati HUT ke-73 RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8).
Dalam sidang yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Zulkifli mengatakan bahwa bangsa ini boleh berbangga diri atas berbagai keberhasilan yang dicapai selama 20 tahun reformasi.
Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan tujuan berbangsa; kedaulatan, keadilan, dan kemandirian bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Dia mengingatkan bahwa prinsip-prinsip kehidupan berbangsa tidak boleh kalah ketika berbenturan langsung dengan berbagai realitas politik.
"Prinsip-prinsip kehidupan bernegara tidak boleh diabaikan demi kepentingan segelintir elite. Prinsip berbangsa dan bernegara harus meletakan kehendak rakyat di atas berbagai kepentingan kelompok atau golongan," kata Zulkifli.
Mantan menteri kehutanan itu menegaskan, tak ada kemerdekaan di dalam kemiskinan, dan tak ada kemerdekaan tanpa keadilan sosial. Gagasan tentang ratu adil yang disemboyankan Bung Karno adalah gagasan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Gagasan tentang masyarakat yang tidak dibelenggu oleh kemiskinan.
Dia lantas menyinggung soal tiga tantangan perekonomian nasional yang membutuhkan terobosan kebijakan dari pemerintah. Pertama, masalah kesenjangan ekonomi. Penurunan gini ratio yang dicapai oleh pemerintah dari sekitar 0.41 menjadi 0.39 menurutnya patut disyukuri.
Hal itu, katanya, terjadi akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah. Justru yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin yang masih sangat besar jumlahnya.
Zulkifli Hasan banyak bicara soal masalah ekonomi dan tantangannya untuk pemerintahan.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi