Pigai Diserang Kasus Rasial, Hiron: Ingat, Luka Belum Kering
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pengawas Forum Transformasi Papua, Hironimus Hilapok ikut menyoroti pernyataan bernada rasial dari Ambroncius Nababan kepada aktivis kemanusiaan Natalius Pigay.
Hiron sapaan Hironimus menilai pernyataan Ambroncius sangat mencederai nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Tindakan Ambroncius kontraproduktif dengan upaya segenap komponen bangsa bersama pemerintah untuk menjaga kebinekaan dan Pancasila,” kata Hiron di Jakarta, Selasa (26/1/2021).
Pada kesempatan itu, Hiron mengingatkan pada kasus rasial yang terjadi pada bulan Agustus 2019 di Surabaya. Kasus tersebut telah berdampak pada kerusakan harta benda bahkan menimbulkan korban jiwa di Papua.
Terhadap kasus tersebut, menurut Hiron, semua pihak bersusah payah membendung dan melakukan upaya-upaya rekonsiliasi. Pemerintah pun mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam rangka melakukan rekonstruksi dan bantuan kepada masyarakat pasca-kerusuhan di Wamena.
"Luka belum kering, jangan menyayat luka pada tempat yang sama,” kata Hiron mengingatkan.
Hiron yang juga Direktur Honai Perubahan Semesta Pendukung Jokowi ini menegaskan tindakan rasial adalah salah satu bentuk diskriminasi terhadap suku tertentu.
“Walaupun dalam pernyataan klarifikasi Pak Ambroncius Nababan telah menyampaikan bahwa pernyataan itu adalah pernyataan yang ditujukan pada oknum Natalius Pigay tetapi isi pernyataan dan gambar yang ditampilkan sudah mengarah pada rasial,” katanya
Menurut Hiron, perbedaan pendapat pada era demokrasi adalah hal yang wajar, tetapi bukan untuk membeda-bedakan dan saling merendahkan orang lain.
- Calon LMK di RW 013 Tanah Sereal Bakal Tempuh Langkah Hukum
- Menteri HAM Natalius Pigai Butuh Rp 1 Triliun Untuk Gaji Pegawai
- Elly Lasut Pemimpin yang Peduli Tanpa Diskriminasi & Dekat dengan Masyarakat Muslim
- Sejumlah Menterinya Prabowo Ini Disorot Warganet, Ada yang Bikin Blunder, duh
- Menteri HAM Natalius Pigai Minta Rp 20 T Lagi, DPR Bereaksi
- Natalius Pigai Sudah Bicara ke Sri Mulyani soal Anggaran Kementerian HAM