Pihak Berwajib Australia Kini Berwenang Mengakses Pesan Elektronik Terenkripsi
Menurut Mike Cannon-Brookes, pendiri Atlassian, memaksaan UU ini dalam beberapa hari merupakan tindakan sembrono.
Sementara Stanton dari Communication Alliance mengatakan perubahan yang diajukan sebelum lolosnya UU ini tak banyak artinya.
"UU ini berpotensi besar merusak industri TI kita dan ribuan karyawan yang bekerja di dalamnya," katanya.
Stanton mencontohkan ketentuan kerahasiaan UU yang akan melarang pengungkapan adanya permintaan TCN dari pihak berwajib.
"Sebuah jaringan TI dapat diakses dan mereka yang ada dalam jaringan itu tidak akan tahu," katanya.
"Jika mereka tidak tahu adanya kelemahan, mereka tak akan bisa melindungi jaringannya," jelasnya.
Stanton menyayangkan tidak adanya keharusan menunjukkan surat perintah pengadilan sebagai syarat adanya permintaan TCN pihak berwajib.
Pemimpin oposisi Bill Shorten berdalih pihaknya mendukung UU ini karena ada kesepakatan dengan pemerintah untuk memperbaikinya ketika Parlemen kembali bersidang Februari mendatang.
- Upaya Bantu Petani Indonesia Atasi Perubahan Iklim Mendapat Penghargaan
- Dunia Hari Ini: Tanggapan Israel Soal Surat Perintah Penangkapan PM Netanyahu
- Dunia Hari Ini: Warga Thailand yang Dituduh Bunuh 14 Orang Dijatuhi Dihukum Mati
- Biaya Hidup di Australia Makin Mahal, Sejumlah Sekolah Berikan Sarapan Gratis
- Rencana Australia Membatasi Jumlah Pelajar Internasional Belum Tentu Terwujud di Tahun Depan
- Dunia Hari Ini: Konvoi Truk Bantuan Untuk Gaza Dijarah Kelompok Bersenjata