Pihak Berwajib Australia Kini Berwenang Mengakses Pesan Elektronik Terenkripsi

Menurut Mike Cannon-Brookes, pendiri Atlassian, memaksaan UU ini dalam beberapa hari merupakan tindakan sembrono.
Sementara Stanton dari Communication Alliance mengatakan perubahan yang diajukan sebelum lolosnya UU ini tak banyak artinya.
"UU ini berpotensi besar merusak industri TI kita dan ribuan karyawan yang bekerja di dalamnya," katanya.
Stanton mencontohkan ketentuan kerahasiaan UU yang akan melarang pengungkapan adanya permintaan TCN dari pihak berwajib.
"Sebuah jaringan TI dapat diakses dan mereka yang ada dalam jaringan itu tidak akan tahu," katanya.
"Jika mereka tidak tahu adanya kelemahan, mereka tak akan bisa melindungi jaringannya," jelasnya.
Stanton menyayangkan tidak adanya keharusan menunjukkan surat perintah pengadilan sebagai syarat adanya permintaan TCN pihak berwajib.
Pemimpin oposisi Bill Shorten berdalih pihaknya mendukung UU ini karena ada kesepakatan dengan pemerintah untuk memperbaikinya ketika Parlemen kembali bersidang Februari mendatang.
- Paus Fransiskus, Pemimpin Gereja Katolik yang Reformis, Meninggal Dunia pada Usia 88 tahun
- Dunia Hari Ini: PM Australia Sebut Rencana Militer Rusia di Indonesia sebagai 'Propaganda'
- Sulitnya Beli Rumah Bagi Anak Muda Jadi Salah Satu Topik di Pemilu Australia
- Rusia Menanggapi Klaim Upayanya Mengakses Pangkalan Militer di Indonesia
- Dunia Hari Ini: Siap Hadapi Perang, Warga Eropa Diminta Sisihkan Bekal untuk 72 Jam
- Rusia Mengincar Pangkalan Udara di Indonesia, Begini Reaksi Australia