PII Incar Investasi Rp 407 M

JAKARTA - Proyek infrastruktur sepertinya bakal segera bermunculan. Ini setelah pemerintah meresmikan operasionalisasi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), sebuah perusahaan yang akan mendukung pengembangan proyek kerja sama pemerintah - swasta (public private partnership/PPP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, PII akan memegang peran strategis dalam upaya pemerintah membangun berbagai proyek infrastruktur. Selama ini, ketiadaan lembaga penjaminan membuat beberapa proyek infrastruktur terbengkalai karena risiko tinggi. "Karena itu, pemerintah harus bisa menjamin agar proyek itu feasible untuk sektor swasta," ujarnya saat launching PT PII di Kantor Kementerian Keuangan kemarin (11/5).

    

Menurut Sri Mulyani, keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur memang sangat diperlukan. Pasalnya, APBN tidak mampu membiayai semua kebutuhan pendanaan infrastruktur. "Untuk itulah dibutuhkan kepastian sepanjang proses pembangunan infrastruktur. PII akan menjalankan fungsi itu," katanya. Proyek yang bisa dijamin adalah infrastruktur listrik, air, jalan, jembatan, pelabuhan, kereta api, telekomunikasi, dan migas.

      

Presiden Direktur PT PII Sinthya Roesly mengatakan, dalam kurun waktu lima tahun ke depan, estimasi kebutuhan pendanaan infrastruktur di Indonesia mencapai Rp 1.429 triliun, di mana APBN hanya sanggup menyediakan sekitar Rp 511 triliun, dan Rp 918 triliun sisanya diharapkan datang dari Pemda, BUMN, maupun swasta. "Khusus swasta, diharapkan bisa memberi kontribusi sebesar Rp 407 triliun," terangnya.