Pileg 2019: DIY Relatif Terbersih, Papua Terindikasi Terkotor

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kepemiluan Said Salahudin menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai provinsi yang relatif terbersih dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Hanya satu partai politik yang menyoal hasil pileg di provinsi itu.
Data permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) memperlihatkan hanya Partai Berkarya yang menyoal hasil pileg di DIY.
"Sementara itu, semua partai politik menduga telah terjadi pelanggaran atau kecurangan pemilu di Provinsi Papua. Dari 16 partai peserta pemilu, seluruhnya mengajukan gugatan," ujar Said di Jakarta, Senin (27/5).
BACA JUGA: PDIP Jadi Jawara di Pileg 2019, Begini Respons Pengamat
Menurut Dewan Pakar Pusat Konsultasi Hukum Pemilu ini, kalau gugatan peserta pemilu ke MK dijadikan parameter untuk menilai kualitas penyelenggaraan pemilu, maka DIY boleh disebut provinsi paling bersih dalam menyelenggarakan pemilu.
"Tetapi itu baru sebatas asumsi. Penilaian akhir tentang kualitas pemilu di DIY masih harus menunggu putusan MK. Boleh jadi pelanggaran atau kecurangan pemilu yang diduga Partai Berkarya terbukti di persidangan," ucapnya.
Demikian pula dugaan pelanggaran pemilu di Papua, Said menyebut bisa benar, bisa benar sebagian, atau justru tidak terjadi pelanggaran. MK yang kelak akan menilai.
"Cuma kalau kuantitas peserta pemilu yang mengajukan gugatan ke MK menjadi ukuran untuk menilai kualitas pemilu di provinsi itu, Papua dapat diasumsikan sebagai daerah yang terindikasi terkotor dalam menyelenggarakan pemilu," katanya.
Alasan parpol menggugat hasil pemilu erat kaitannya dengan ketidakpuasan, di mana parpol merasa pemilu diwarnai pelanggaran atau kecurangan.
- Wamendagri Ribka Haluk Apresiasi Kinerja Pansel DPRP Papua Tengah
- Bupati Pegunungan Bintang Harap Anggaran yang Kena Efisiensi Bisa Dikembalikan
- Yan Mandenas Minta MBG dan Pendidikan Gratis Jangan Dibenturkan
- Ratusan Pelajar di Wamena Demo Tolak Program Makan Bergizi Gratis
- Berulah Lagi, KKB Bakar Gedung SMP di Papua Tengah
- Dana Otsus Papua 2025, Supiori Kebagian Rp 101 Miliar