Pilgub di Nias Jangan Ditunda, Anggaran Bisa Diakali
Jumat, 25 Januari 2013 – 09:40 WIB
Dengan kata lain, lanjut Yuswandi, pengeluaran anggaran untuk keperluan distribusi logistik ini boleh mendahului Perubahan APBD 2013.
Hanya saja, kata Yuswandi, sebelum Pemprov mengeluarkan dana tambahan, maka perlu Pemprov menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Medan, untuk membantu melakukan audit. Audit untuk mengkaji dana yang sudah ada, dibandingkan dengan kondisi di lapangan, sekaligus untuk melihat berapa dana tambahan yang dibutuhkan.
Seperti diberitakan sebelumnya, akibat jarak tempuh dan biaya transportasi yang tak ditanggung perusahaan penyalur logistik, distribusi logistik Pilgubsu Maret 2013 ke Kepulauan Nias berpotensi bakal terhambat. Konsekuensinya, pelaksanaan Pilgubsu di kepulauan itu dipastikan mengalami penundaan.
Ketua KPUD Sumut, Irham Buana Nasution, Senin (21/1), menyebut, ada lima kabupaten/kota di Nias yang harus menjadi perhatian. Misalnya di Kepulauan Telo di Nias. Jarak tempuh ke sana bisa sampai enam jam via laut. Bila angin barat datang tak mungkin dilalui. "Jadi bisa saja terjadi penundaan Pilgubsu di sana,” tukasnya.
JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemendagri, Yuswandi Tumenggung mewanti-wanti jangan sampai pelaksanaan pilgub Sumut 2013 di
BERITA TERKAIT
- DPR Ingatkan Kesbangpol Batam Seusai Buat Surat Edaran Pengumpulan Data C1
- Distribusi Logistik Pilkada 2024 Tuntas Jelang Pemungutan Suara
- 8.965 Personel Gabungan Satpol PP Siap Amankan 4.848 TPS di Tangerang
- Sinyal Prabowo Dukung RIDO di Jakarta Sudah Kuat, Surat Jadi Buktinya
- Logistik Pilkada Bangka Barat Didistribusikan ke 341 TPS, Tak ada Wilayah Terpencil
- 2 Timses Paslon Terkena OTT, Sebegini Uang yang Disita