Pilgub oleh DPRD Bukan Karena Demokrat Mayoritas

Ditambahkan pula, salah satu pertimbangan Pemilihan Gubernur oleh DPRD karena kewenangan provinsi sangat terbatas. Selain itu, posisi Gubernur juga tidak berhubungan langsung dengan masalah layanan publik.  "Kewenangan provinsi itu terbatas. Jadi apa manfaatnya orang yang tak bersentuhan langsung dengan layanan publik tapi dipilih dengan biaya mahal?" ucapnya.

Dodi lantas mengutip diskusi antara Mendagri Gamawan Fauzi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Dituturkannya, Ketua MK Mahfud MD setuju dengan pemilihan oleh DPRD karena alasan moral dan untuk meminimalkan politik uang. "Pak Mahfud bilang, kalau pemilihan oleh DPRD dan ada moral hazard, maka yang rusak DPRD-nya saja. Masyarakatnya tak ikut-ikutan rusak moral karena money politic," tandasnya.

Namun pengamat politik Kacung Marijan tak sependapat dengan alasan yang disodorkan Dodi. Kacung menyatakan bahwa masalah politik uang bisa ditekan asalkan aturan dan hukum ditegakkan secara konsisten.

Meski sependapat dengan prinsip efisiensi, namun Kacung menegaskan bahwa hal itu jangan sampai melanggar esensi demokrasi. Sebab, efisiensi lebih pada persoalan pasar politik. "Sedangkan demokrasi itu menyangkut keadilan. Ini beda, demokrasi itu masalah keadilan, termasuk dalam hal distribusi dan alokasi," ucapnya.