Pilgub oleh DPRD Bukan Karena Demokrat Mayoritas

Kacung yang juga salah satu ketua di PBNU justru mengkhawatirkan munculnya pembajakan kekuasaan dari rakyat ke segelintir elit di DPRD jika pemilihan gubernur sampai dilakukan oleh DPRD.  "Ada hijacking kekuasaan dari rakyat oleh DPRD. Banyak kasus saat pilkada oleh DPRD, keinginan rakyat berbeda dengan keinginan elit politik ataupun politisi di DPRD. Karena yang memilih DPRD, akhirnya yang jadi juga pilihan DPRD, bukan pilihan rakyat. Legitimasinya pun beda," ucapnya.

Sedangkan Malik Haramain mengatakan, persoalan inefisiensi sebenarnya bisa disiasati dengan menggelar Pemilukada secara serentak. Ia mencontohkan Pemilukada di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang digelar serentak termasuk pemilihan gubernurnya.

Menurut Haramain, ada lebih dari 20 kabupaten/kota di NAD yang menggelar Pemilukada bersamaan dengan Pemilihan Gubernur. "Biaya yang dikeluarkan hanya sekitar Rp 38 miliar. Itu jauh sangat efisien," ucapnya seraya mengatakan, PKB lebih memilih Pemilihan Gubernur tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat, namun digelar secara serentak secara nasional.(ara/jpnn)