Pilgub Sumut 7 Maret 2013

Alasan kedua, terkait dengan yang pertama, dalam setiap putaran biasanya selalu saja ada pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasar pengalaman pilkada kabupaten/kota yang ada di Sumut, lanjut Irham, ada gugatan sengketa baik di putaran pertama dan putaran kedua. "Ini kami antisipasi waktunya, agar gubernur-wagub terpilih sudah ada sebelum habisnya masa jabatan gubernur yang sekarang," terangnya.

Mengenai penatapan jadwal ini, KPU Pusat tidak mempersoalkan. "Ya memang harus seperti itu, masalah waktu mesti dipertimbangkan secara cermat," ujar anggota KPU Pusat, Syamsul Bahri, kepada koran ini. Yang terpenting, katanya, tahapannya tetap harus sesuai aturan.

Penetapan jadwal ini disorot Wakil Ketua DPRD Sumut, Ir H Chaidir Ritonga MM. Menurutnya, KPU Sumut terlalu tergesa-gesa, karena materi revisi UU 32 Tahun 2004 sistem pemilihan gubernur diubah, yakni dari pilkada langsung, menjadi dipilih oleh DPRD. (sam/jpnn)