Pilih Bayar Tebusan, Pemerintah Tolak Disebut Lemah

JAKARTA - Pemerintah lebih memilih opsi membayar tebusan kepada perompak Somalia yang menahan 20 WNI awak kapal MV Sinar Kudus. Langkah ini dipilih sebagai opsi yang paling aman demi keselamatan seluruh awak. Pemerintah pun menolak dikatakan lemah karena tidak memilih opsi lainnya, seperti melakukan serangan militer kepada para perompak.

"Ini sudah terjadi beberapa kali pada negara lain. Pemerintah memilih yang terbaik, ter-aman dan yang bisa memenuhi tuntutan keluarga awak kapal. Bukan berarti kita lemah," tegas Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, kepada wartawan di Istana Bogor, Senin (18/4).

Sejak hari pertama mendapat kabar penyanderaan, Djoko mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai usaha negosiasi. Berbagai langkah pun menurutnya telah disiapkan. Namun, berdasarkan hasil keputusan bersama dengan pemilik kapal, PT Samudera Indonesia Tbk, akhirnya diputuskan untuk membayar permintaan perompak.

Namun, Djoko menolak menyebutkan berapa nilai tebusan yang akhirnya disetujui untuk diberikan kepada perompak. Karena menurutnya, dikhawatirkan nantinya justru akan memancing polemik baru. Yang terpenting saat ini, nilai transaksinya sesuai dengan kesepakatan antara pemilik kapal dan para perompak.