Pilih Jalur Parpol, Ahok Merasa Tetap Konsisten
jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menepis anggapan yang menyebutnya plinplan alias inkonsisten karena akhirnya memilih maju pada pilkada di ibu kota negara melalui partai politik ketimbang melalui jalur perseorangan. Pria yang akrab disapa dengan panggilan Ahok itu menegaskan, dirinya adalah pejabat yang konsisten saat berkarir di eksekutif atau pun legislatif.
"Kalau dibilang saya nggak konsisten, dari bupati, DPRD, sampai hari ini konsisten nggak transparansi dan pembuktian terbalik harta?” ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (3/8).
Soal keputusan tentang kendaraan politik untuk mencalonkan diri di pilkada DKI, Ahok menegaskan hal itu bukanlah sebuah tindakan inkonsisten. Menurutnya, inkonsisten bukan persoalan soal memilih jalur partai politik meski sebelumnya sudah mengumpulkan KTP dukungan melalui relawan Teman Ahok.
Selain itu, Ahok menegaskan keputusannya menggunakan jalur parpol juga disertai keterbukaan. "Saya konsisten cara berpolitik yang elegan, yang jujur dan terbuka itu yang saya lakukan," tuturnya.
Seperti dikabarkan, sebelumnya Ahok mempunyai dua opsi untuk mencalonkan diri pada pilkada DKI Jakarta. Yakni melalui jalur independen dan partai politik.
Untuk jalur independen, Ahok sudah meraup dukungan dalam bentuk KTP warga melalui Teman Ahok. Sedangkan untuk jalur partai sudah ada Partai NasDem, Hanura dan Golkar yang siap mengusung Ahok.
Namun, Ahok akhirnya memilih jalur partai. Eks Kader Gerindra itu menilai dukungan partai lebih layak diperhitungkan dan dihargai.(uya/JPG)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menepis anggapan yang menyebutnya plinplan alias inkonsisten karena akhirnya memilih maju
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?