Pilih Ketum, PPP Haramkan Politik Uang
Senin, 04 Juli 2011 – 18:08 WIB
BANDUNG – Partai Persatuan Pembangunan tak mau terjebak dalam politik uang (money politics) terkait pemilihan Ketua Umum pada Muktamar VII PPP, di Bandung, Jawa Barat. Ketua Panitia Muktamar VII PPP, Emron Pangkapi, mengakui bahwa isu money politics memang selalu membayangi setiap hajatan partai politik.
Namun demikian emron menegaskam, PPP tak ingin ketua umum terpilih karena hasil transaksi money politics. “Sejak awal kita sudah minta untuk memilih berdasarkan hati nurani demi kebesaran partai, jangan memilih karena transaksional seperti itu,” kata Emron kepada wartawan, Senin (4/7) di Bandung.
Baca Juga:
Dia menegaskan, aturan PPP sudah sangat tegas mengatur tentang larangan money politic. “Kita mengharamkan money politic,” tegas Emron.
Ditambahkannya, sampai hari ini belum ada laporan soal money politic yang terjadi terkait pemilihan ketum. “Secara formal partai melarang cara-cara seperti itu,” tegasnya.
BANDUNG – Partai Persatuan Pembangunan tak mau terjebak dalam politik uang (money politics) terkait pemilihan Ketua Umum pada Muktamar VII
BERITA TERKAIT
- Kejagung Bangun Sistem Pantau Tuntutan Jaksa, Sahroni: Keren, Pastikan Semua Patuh!
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Eddy Soeparno: Retreat Kepala Daerah, Ajang Menyamakan Persepsi Kejar Target 8 Persen
- Legislator PKB Duga Pagar Laut Modus Menguasai Lahan, Minta Menteri ATR Tanggung Jawab
- Soal Rencana Pembatasan Usia Medsos, Dave Komisi I: Keberpihakan Melindungi Generasi Muda
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal