Pilih Mahfud MD, PDIP Tak Lagi Menunggu Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan seperti telah mempertegas sikap politiknya kepada Jokowi.
"Pengumuman Mahfud MD sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo di saat Presiden Jokowi ke luar negeri, bisa dimaknai PDIP ingin secara tegas memutus ketergantungan politiknya kepada figur Jokowi," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam, Rabu (18/10).
Dosen Universitas Paramadina itu berpendapat tidak dilibatkannya Jokowi dalam pengumuman cawapres Ganjar, seolah mempertegas sikap PDIP ingin membuktikan mesin politiknya yang independen, tetap kokoh, dan tidak harus bergantung kepada ketokohan Jokowi.
Menurut Umam, hal itu juga dikonfirmasi oleh penundaan pemanggilan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, terkait wacana pencawapresannya setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"PDIP tidak lagi mempertimbangkan Jokowi dalam menjalankan mesin politiknya," ujar Umam.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Mardiono (PPP), Oesman Sapta Odang (Hanura), dan Hary Tanoesoedibjo (Perindo) mengumumkan Mahfud MD sebagai cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo.
"Hari ini, Rabu 18 oktober 2023 saya dengan mantap diri saya ambil keputusan ke semua, saya tujukan sebesar-besar bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara dengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim calon wakil presiden yang dipilih PDIP yang akan dampingi Ganjar Pranowo adalah Prof Dr Mahfud MD,” kata Mega. (antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo mengumumkan Mahfud MD jadi pendamping Ganjar Pranowo saat Jokowi di luar negeri.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- OSO Optimistis Pramono-Rano Menang di Pilkada Jakarta 2024
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi