Pilkada 2010 Sedot APBD Rp3,5 Triliun

JAKARTA -- Wacana penghapusan pilkada gubernur secara langsung mengalami kemajuan. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, wacana yang berkembang kuat di masyarakat itu akan dibawa dalam pembahasan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu alasan yang dikemukakan Gamawan, ongkos untuk pesta demokrasi secara langsung ini cukup besar. Disebutkan, biaya pilkada di 244 daerah pada 2010 ini menyedot dana Rp3,5 triliun. Itu belum termasuk dana yang dikeluarkan masing-masing kandidat. Jika seluruh daerah menggelar pilkada, diperkirakan dana APBD yang tersedot mencapai sekitar Rp6 triliun.

"Nanti (wacana penghapusan pilkada langsung gubernur, red) dimasukan dalam perubahan UU 32 dan dibahas dengan DPR RI. Apa pertimbangan pemerintah, nanti kita sampaikan itu," ujar Gamawan Fauzi di kantornya, Senin (12/4).

Dijelaskan Gamawan, jika dana APBD lebih banyak untuk kegiatan politik, maka porsi dana untuk kepentingan rakyat menjadi terabaikan. Padahal, katanya, tujuan akhir dari demokrasi adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. "Kalau penyerapan untuk politik besar maka yang lain-lain menjadi kecil. Ada kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Ada banyak sekali yang kita biayai. Kalau porsi besar untuk politik, saya pikir anggaran untuk itu mengecil," terangnya.

Alasan lain yang dikemukakan Gamawan, sebenarnya konstitusi juga tidak menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Konstitusi hanya menyebutkan, pemilihan melalui mekanisme yang demokratis. Tatkala fakta pilkada menyedot dana yang cukup besar, seperti pilkada gubernur Jatim yang mencapai Rp800 miliar, maka saatnya untuk dievaluasi. "Sekarang ada pemikiran, ini bukan kata mendagri, udahlah satu lapis saja, toh UU tidak meminta pemilihan langsung. Kita saja yang menerjemahkan seperti itu," kata Gamawan.