Pilkada 2010 Sedot APBD Rp3,5 Triliun
Penghapusan Pilkada Gubernur Langsung Masuk Revisi UU 32
Senin, 12 April 2010 – 22:22 WIB
Dikatakan, pilkada langsung sebenarnya juga membebani para kandidat. Tuntutan pentingnya popularitas, memaksa para kandidat harus mengeluarkan dana besar untuk sosialisasi. Bagi calon incumbent, malah kerapkali mendompleng dana APBD untuk mempopulerkan diri. "Terus nanti dana sosialisasi makin besar oleh dinas-dinas itu. Tiga tahun sebelum itu pasang baliho, itu kan (uang) pemerintah semua," ucapnya.
Baca Juga:
Sementara, bila pilkada gubernur dipilih oleh DPRD, kata Gamawan, beban kandidat akan berkurang. "Kalau dipilih oleh DPRD, misalnya gubernur, tidak perlu dana itu lagi. Cukup dia setiap hari bergaul dengan DPRD," kata mantan bupati Solok itu. (sam/jpnn)
JAKARTA -- Wacana penghapusan pilkada gubernur secara langsung mengalami kemajuan. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, wacana yang berkembang kuat
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
BERITA TERKAIT
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan