Pilkada 2010 Sedot APBD Rp3,5 Triliun
Penghapusan Pilkada Gubernur Langsung Masuk Revisi UU 32
Senin, 12 April 2010 – 22:22 WIB
Dikatakan, pilkada langsung sebenarnya juga membebani para kandidat. Tuntutan pentingnya popularitas, memaksa para kandidat harus mengeluarkan dana besar untuk sosialisasi. Bagi calon incumbent, malah kerapkali mendompleng dana APBD untuk mempopulerkan diri. "Terus nanti dana sosialisasi makin besar oleh dinas-dinas itu. Tiga tahun sebelum itu pasang baliho, itu kan (uang) pemerintah semua," ucapnya.
Baca Juga:
Sementara, bila pilkada gubernur dipilih oleh DPRD, kata Gamawan, beban kandidat akan berkurang. "Kalau dipilih oleh DPRD, misalnya gubernur, tidak perlu dana itu lagi. Cukup dia setiap hari bergaul dengan DPRD," kata mantan bupati Solok itu. (sam/jpnn)
JAKARTA -- Wacana penghapusan pilkada gubernur secara langsung mengalami kemajuan. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, wacana yang berkembang kuat
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
BERITA TERKAIT
- Kasus Video Syur Oknum Guru & Siswi MAN Gorontalo, Jejak Puan Bela Kepentingan Korban
- Besok Pengumuman Pendaftaran PPPK 2024, Honorer Tercecer & Lulusan PPG, Sabar ya
- Polisi Sudah Tahu Pelaku yang Membubarkan Paksa Diskusi di Kemang
- Diskusi di Kemang Dibubarkan Paksa, Komnas HAM Angkat Bicara
- LRT Jakarta Velodrome-Rawamangun Diuji Coba 30 September
- Potensi Pendaftaran PPPK 2024 Terganggu Data Honorer Non-Database BKN