Pilkada 2010 Sedot APBD Rp3,5 Triliun
Penghapusan Pilkada Gubernur Langsung Masuk Revisi UU 32
Senin, 12 April 2010 – 22:22 WIB
Pilkada 2010 Sedot APBD Rp3,5 Triliun
Dikatakan, pilkada langsung sebenarnya juga membebani para kandidat. Tuntutan pentingnya popularitas, memaksa para kandidat harus mengeluarkan dana besar untuk sosialisasi. Bagi calon incumbent, malah kerapkali mendompleng dana APBD untuk mempopulerkan diri. "Terus nanti dana sosialisasi makin besar oleh dinas-dinas itu. Tiga tahun sebelum itu pasang baliho, itu kan (uang) pemerintah semua," ucapnya.
Baca Juga:
Sementara, bila pilkada gubernur dipilih oleh DPRD, kata Gamawan, beban kandidat akan berkurang. "Kalau dipilih oleh DPRD, misalnya gubernur, tidak perlu dana itu lagi. Cukup dia setiap hari bergaul dengan DPRD," kata mantan bupati Solok itu. (sam/jpnn)
JAKARTA -- Wacana penghapusan pilkada gubernur secara langsung mengalami kemajuan. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, wacana yang berkembang kuat
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
BERITA TERKAIT
- Paus Fransiskus Meninggal, Ketum GP Ansor: Pesan Beliau Sangat Membekas Saat Kami Bertemu di Vatikan
- Kemendagri dan Pemerintah Denmark Siap Kerja Sama untuk Memperkuat Pemadam Kebakaran
- Konsumsi Sayuran Meningkat Berkat Peran Perempuan Pegiat Urban Farming
- Bea Cukai Sidoarjo Gelar Operasi Bersama Satpol PP, Sita 19 Ribu Batang Rokok Ilegal
- Penyidik Bareskrim Kaji Substansi Laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana
- Semangat Hari Kartini, Pertamina Dorong Perempuan untuk Berkarya & Salurkan Energi