Pilkada 2024 Diwarnai Dinasti Politik yang Meningkat dengan Partisipasi Warga yang Rendah

Sementara itu menurut penelitian yang dilakukan sejak 2005, Indonesia Corruption Watch (ICW) berhasil memetakan 54 dinasti politik di Indonesia.

Peneliti ICW Yassar Aulia mengatakan ketika satu daerah dipimpin oleh kepala daerah yang terafiliasi dinasti politik, pengawasan dan tata kelola di pemerintahan tersebut akan lemah.

"Dari 54 dinasti politik tersebut, di wilayah-wilayah yang ada dinastinya tadi, menghasilkan 70 kasus korupsi. Jadi ada korelasi kuat." Jelasnya pada Tri Ardhya dari ABC Indonesia.

Menurut data ICW, dari 37 provinsi yang menyelenggarakan pilkada 2024, 33 provinsi terindikasi kuat memiliki peserta yang terafiliasi dengan dinasti politik.

Yassar menambahkan dengan banyaknya peserta pemilu yang terafiliasi dinasti politik, masyarakat yang kemudian harus berinisiatif untuk melakukan riset atau mencari tahu soal kandidatnya.

"Cara kita untuk bisa memprediksi bagaimana dia nanti mengelola pemerintahannya ketika memenangkan kursi kan melalui hal-hal yang tidak kasat mata," katanya.

"Misalkan siapa yg mendukung, siapa yg memodali, bagaimana rekam jejak dia terdahulu di jabatan publik yg serupa," tambah Yassar.

Dukungan dari presiden

Presiden Prabowo Subianto dan mantan presiden Joko Widodo sudah dianggap oleh sejumlah pengamat memberikan dukungan secara terang-terangan kepada sejumlah calon kepala daerah pada pilkada tahun ini.