Pilkada 2024 Jadi Momentum Menyuarakan Isu-Isu Inklusi
jpnn.com, JAKARTA - Setara Institute bersama Koalisi Aspirasi (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparasi, Inklusi, dan Demokrasi) Sulawesi Selatan melaksanakan sejumlah kegiatan untuk meningkatkan iklim inklusi terhadap kelompok minoritas serta marjinal, terutama menjelang Pilkada 2024.
Salah satunya melakukan kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulsel di Makassar pada Selasa (2/7).
Koalisi Aspirasi diterima salah seorang Komisioner KPUD Sulsel, Hasruddin Husain dan Kasubag KPU Sulsel, Sahyra Ahniza.
"Momentum Pilkada 2024 menjadi kesempatan untuk menyuarakan secara intensif isu-isu inklusi agar partai politik dan tokoh-tokoh politik bisa mempertimbangkan keberadaan kelompok marjinal dan mengawal agar isu inklusi menjadi perhatian pada setiap proses penyusunan program kerja maupun pembentukan kebijakan di pemerintahan dan parlemen daerah nantinya," tutur Pebria Prakarsa Renta dari Setara Institute dalam rilisnya, Rabu (3/7).
Dalam konteks tersebut, kata Aci, sapaan akrab Pebria, Setara Institute bersama Koalisi Aspirasi Sulsel menindaklanjuti beberapa kegiatan yang erat hubungannya dengan advokasi isu-isu kelompok marjinal sekaitan dengan pelaksanaan Pilkada 2024.
Dia mengungkapkan, Setara Institute bersama Koalisi Aspirasi Sulsel pada saat berkunjung ke KPUD juga menyerahkan dokumen ‘policy brief’ berisikan rekomendasi agenda pembangunan tentang kelompok marjinal.
"Secara spesifik, Koalisi Aspirasi mendorong KPUD Sulsel memasukkan isu kelompok marjinal ke dalam materi debat," ucap Aci.
Dalam diskusi koalisi Aspirasi dengan KPUD Sulsel, kata Aci, ada beberapa hal yang direspons lembaga penyelenggara pilkada di Sulsel.
Pebria Prakarsa Renta dari Setara Institute mengatakan momentum Pilkada 2024 menjadi kesempatan untuk menyuarakan secara intensif isu-isu inklusi
- Bawaslu Kalsel Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Pilkada 2024
- Pihak yang Bersengketa Pilkada 2024 Diminta Terima Putusan MK dengan Ikhlas
- Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Tak Bersengketa di MK pada 6 Februari
- Wah, Ada Anwar Usman di Sidang Sengketa Pilkada 2024
- 14 Daerah di Sumut Tunggu Putusan MK terkait Hasil Pilkada 2024
- 8 Daerah di Sumsel Menetapkan Kepala Daerah