Pilkada Aceh Bisa Gunakan Aturan Nasional

JAKARTA -- Hingga Jumat (8/4), panitia khusus (pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang membahas rancangan qanun pemilukada Aceh, belum menyelesaikan tugasnya. Pembahasan terganjal alotnya perdebatan mengenai diakomodir tidaknya calon independen.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, jika toh pada akhirnya qanun belum juga berhasil disahkan, bisa saja nantinya pemilukada Aceh menggunakan UU Nomor 32 tahun 2004 sebagai rujukan penyelenggaraan. "Kalau pilkada kan ada aturan di tingkat nasional, sudah ada. Toh qanun tidak boleh melanggar aturan yang lebih tinggi," terang Gamawan Fauzi di kantornya, Jumat (8/4).

Meski demikian, Gamawan mengakui di pemilukada Aceh, tetap ada kekhususan, seperti adanya partai lokal. Karenanya, dia belum berani memastikan apakah pemilukada Aceh "harus" menggunakan acuan UU 32. "Kita tunggu saja dulu," sergahnya.

Mengenai perdebatan soal calon independen, Gamawan menyebutkan, masalah itu sudah dibahas di kementrian yang dipimpinnya. Namun, pihaknya belum menentukan sikap. "Nanti kita tunggu dulu qanunnya. Prinsipnya, kita harus hormati kekhususan Aceh," ujar mantan gubernur Sumbar itu.