Pilkada Banyak Ditunggangi Oknum PNS
Jumat, 06 Januari 2012 – 11:10 WIB

Pilkada Banyak Ditunggangi Oknum PNS
MATARAM-Di zaman kebebasan berdemokrasi seperti sekarang ini, banyak PNS yang dinilai tidak netral. Terutama pada saat pagelaran pemilihan kepala daerah (Pemilukada). Tidak hanya itu, oknum PNS juga ada yang nekat menjadi pengurus di organisasi politik. Padahal, itu tidak diperbolehkan. Menanggapi hal itu, Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) NTB Lalu Martawang mengatakan, statemen dari Ratningdiah itu tidak jelas. Bahkan, Martawang yang juga Sekretaris Bappeda Kota Mataram ini merasa tidak pernah ikut atau berafiliasi dengan organisasi yang menjadi underbow partai politik.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua I Dewan Pengurus Korpri NTB Dra Hj Ratningdiah saat menghadiri Musyawarah VII Korpri Kota Mataram di aula lantai III kantor Wali Kota Mataram. Menurutnya banyak anggota Korpri, khususnya di Kota Mataram yang ikut menjadi pengurus organisasi yang sebenarnya menjadi underbow partai politik tertentu. ‘’Bahkan di Kota Mataram ini banyak oknum pejabat yang seperti itu. Ini kan seharusnya tidak boleh karena jelas-jelas aturannya melarang,’’ tegasnya.
Ia berharap PNS benar-benar netral. Jangan sampai ada oknum PNS yang secara sengaja maupun tidak, berafiliasi terhadap partai politik tertentu. ‘’Ini mencoreng nama Korpri. Ini tidak boleh terjadi. Apalagi menjelang pemilukada, banyak PNS yang melakukan perjudian dengan terang-terangan mendukung, bahkan menjadi tim pemenangan salah satu calon,’’ bebernya.
Baca Juga:
‘’AMPI tidak termasuk sebagai underbow partai politik tertentu. AMPI itu memang dilahirkan oleh Golongan Karya. Tapi independensi AMPI merupakan bagian yang sama dengan independensi seluruh masyarakat Indonesia,’’ katanya. ‘’AMPI itu untuk semua, tidak berafiliasi pada partai politik manapun,’’ tambahnya.
MATARAM-Di zaman kebebasan berdemokrasi seperti sekarang ini, banyak PNS yang dinilai tidak netral. Terutama pada saat pagelaran pemilihan kepala
BERITA TERKAIT
- Melchias Markus Mekeng Minta Prabowo Alokasikan Khusus Sekolah Kedinasan untuk Warga NTT
- Pengamat Bandingkan Imunitas Jaksa dengan Rakyat Biasa saat Hadapi Kasus Hukum
- Legislator PDIP Stevano Dorong MA Segera Membentuk Kamar Khusus Pajak
- RUU TNI Dibahas di Panja, Syamsu Rizal Soroti Mekanisme Penempatan hingga Anggaran
- Komisi III Dukung Sanksi PTDH untuk Oknum Polisi Terlibat Pemerasan di Kepri
- Soal Ketenagakerjaan, Bang Lukman Sampaikan Pesan untuk Pram dan Rano Karno