Pilkada di Kalbar Paling Rawan Politik Uang

jpnn.com - JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 akan digelar secara serentak di 269 daerah. Dengan rincian sembilan provinsi akan menggelar pemilihan gubernur dan 260 kabupaten/kota yang tersebar di 23 provinsi, menggelar pemilihan bupati dan wali kota. 

Menurut anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuhron, pada pelaksanaan pemilihan bupati/wali kota, potensi rawan politik uang tertinggi di daerah-daerah di Provinsi kalimantan Barat. Jumlahnya diperkirakan mencapai 3.990 tempat pemungutan suara (TPS). Disusul Jawa Timur 1.113 TPS, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 861 TPS. 

"Untuk pemilihan bupati/wali kota di Sulawesi Selatan, terdapat sekitar 802 TPS yang rawan politik uang. Gorontalo 452 TPS, Papua 446 TPS, Jawa Tengah 386 TPS, Jawa Barat 331 TPS, DIY 288 TPS, Lampung 228 TPS, Maluku Utara 212 TPS, Kalimantan Timur 211 TPS, Sulawesi Barat 209 TPS, Sumsel 199 TPS,"ujar Daniel di Gedung Bawaslu, Rabu (18/11).

Selain daerah tersebut, pilbup dan wali kota di Provinsi Banten diperkirakan mencapai 101 TPS, Riau 90 TPS, Sultra 87 TPS, Maluku 63 TPS, NTB 12 TPS dan Bali 6 TPS.

Sementara itu daerah di Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Utara dan Papua kata Daniel, Bawaslu belum memeroleh data dari pengawas pemilu di daerah masing-masing.

"Peta kerawanan TPS ini mungkin akan terus berkembang seiring makin dekatnya pelaksanaan pemungutan suara. Karena itu kami akan menggandeng KPU secara khusus untuk melakukan upaya-upaya luarbiada dalam rangka pencegahan berbasis kerawanan TPS yang telah terpetakan,"ujar Daniel.(gir/jpnn)