Pilkada di Tengah Pandemi Berdampak pada Penilaian Stabilitas Investasi

jpnn.com, JAKARTA - Tim ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Rullyandi mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang rencananya digelar 9 Desember mendatang, penting untuk menjaga marwah Indonesia sebagai negara demokrasi.

Terutama di hadapan dunia internasional, yang berdampak positif pada penilaian stabilitas investasi.

Karena itu, pelaksanaan pilkada nanti penting mengedepankan prinsip demokratis, meski diakui pandemi Virus Corona (COVID-19) masih merebak.

“Ada perbandingan beberapa negara di dunia berhasil menyelenggarakan pemilihan umum di saat puncak pandemi COVID-19 berlangsung. Seperti Korea Selatan, Jerman, Afrika maupun di Prancis,” ujar M Rullyandi di Jakarta, Minggu (7/6).

Pakar hukum tata negara dari Universitas Pancasila ini juga menilai, suara rakyat dengan mayoritas suara terbanyak adalah proses konstitusional pengisian jabatan kepala daerah.

"Karena itu, setiap warga negara wajib diberi jaminan perlindungan atas hak konstitusionalnya sebagai pemenuhan hak politik untuk dipilih dan memilih," ucapnya.

Menurut Rullyandi, hal tersebut diatur dalam Pasal 43 Undang - Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.

Sementara itu, ahli kebijakan publik dari Universitas Brawijaya, Sujono HS menuturkan, penyelenggaraan pilkada yang akan digelar di 270 daerah, dihadapkan kondisi darurat pandemi COVID-19.