JPNN.com 
Pilkada di Tengah Pandemi Berdampak pada Penilaian Stabilitas Investasi
Untuk itu, diperlukan keputusan luar biasa, termasuk langkah strategis dan dinamis yang dilakukan oleh pemerintah, DPR dan KPU.
"Butuh dukungan semua pihak. Diharapkan, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini berjalan dengan mengedepankan azas transparansi dan merupakan pemenuhan hak demokrasi setiap warga negara,” ucapnya.
Sujono berharap KPU dan pemerintah melakukan berbagai penyesuaian nantinya. Selain itu, juga memberikan kepastian hukum keberlangsungan pengisian jabatan secara terjadwal.
Karena sejumlah kepala daerah diketahui masa jabatannya akan berakhir Februari 2021 mendatang.
BACA JUGA: Panti Pijat di Komplek MMTC Itu Ternyata Cuma Kedok Belaka, Begini Kenyataannya
"Aturan ini guna menghindari kekosongan jabatan yang tidak pasti dan pemenuhan hak konstitusional, yakni hak dipilih dan memilih sebagai wujud demokrasi daulat rakyat,” pungkas Sujono.(gir/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Tim ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Rullyandi mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang rencananya digelar 9 Desember mendatang, penting untuk menjaga marwah Indonesia sebagai negara demokrasi.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Jokowi Aktif Mendukung Paslon Tertentu, Al Araf: Secara Etika Itu Memalukan
- Alasan Dimansyah Laitupa Rilis Single Baru Bertepatan Momen Pilkada Serentak
- MUI Imbau Umat Islam Pilih Pemimpin yang Berintegritas, Tidak Terima Suap dan Politik Dinasti
- Survei Axispol: Elektabilitas Muflihun-Ade Unggul di Pilkada Kota Pekanbaru
- Menjelang Pilkada Serentak, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Minta Guru Tidak Golput
- Jokowi Sebut Lebih 80 Paslon Minta Dukungan untuk Memenangkan Pilkada
.jpeg)
