Pilkada DKI Bukti Kader Parpol Tidak Laku Dijual

jpnn.com - JAKARTA - Beberapa bulan lalu semua partai politik seakan kebakaran jenggot ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama menyatakan niatnya maju pilkada lewat jalur independen. Ppolitikus, baik tingkat lokal maupun nasional, angkat suara mengenai arti penting partai politik dalam demokrasi dan bahaya deparpolisasi.

Ironisnya, setelah masa pendaftaran pasangan calon Pilkada DKI 2017 akhirnya dibuka, tidak ada satu partai pun yang berani mengusung kader untuk posisi calon gubernur. Kader partai hanya ditempatkan di posisi orang nomor dua. 

Malahan, koalisi Partai Demokrat-PAN-PKB-PPP memilih mengusung Agus Yudhoyono-Sylviana Murni yang sama-sama bukan hasil kaderisasi partai politik.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow mengatakan, apa yang terjadi di Pilgub DKI 2017 ini harus jadi pelajaran bagi partai politik. Karena, terbukti bahwa sistem kaderisasi mereka gagal menghadirkan pemimpin yang dapat menarik hati masyarakat.  

"Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kader partai menjadi salah satu alasan parpol mengusung calon non-partai," ujar Jeirry, Senin (26/9).

Jeirry mengatakan, warga Jakarta sudah terlalu sering disuguhi perangai politikus yang mencla-mencle. Masyarakat menilai hal itu sebagai bentuk ketidakkonsistenan kader serta parpolnya. Menurut Jeirry, kalaupun masyarakat memilih parpol, itu karena keterpaksaan.

Parpol, kata Jeirry, memilih figur nonpartai sebagai strategi untuk mendulang suara. Figur seperti Basuki T Purnama dan Anies Baswedan dinilai telah dikenal masyarakat serta memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin Jakarta. 

"Memajukan orang partai tidak strategis untuk partai, bisa jadi bunuh diri karena seperti mengantarkan diri sendiri ke kekalahan. Jadi kan semua ingin menang, jadi pilihannya harus orang yang profesional," kata Jeirry.