Pilkada Dua Putaran, Besar Biaya Sosial

JAKARTA – Masyarakat di sejumlah daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk tidak terjebak dengan pelaksanaan Pilkada dua putaran. Sebab, Pilkada yang dilakukan sekali (satu putaran, Red) tentu akan menghemat biaya sosial. Bahkan, waktu yang hilang pun hanya satu kali untuk satu obyek pilihan serta menjaga keseimbangan, kemajuan, kesatuan ekonomi nasional, efisien, dan berkeadilan.

Demikian disampaikan Noto Sugiatmo, pemohon sidang uji materi UU Nomor 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), di Gedung MK, Rabu (11/3).

Dalam sidang pengujian UU tersebut, pemohon mendalilkan bahwa Pasal 107 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) UU Pemda yang mengatur tentang Pilkada dua putaran bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Sebagai pemilih, kata Noto, dirinya tidak diberi kesempatan untuk dididik menjadi yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, yakni memilih cukup sekali selesai.