Pilkada Gerogoti Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

JAKARTA - Dana APBD untuk pembiayaan Pemilukada terus dipersoalkan. Apalagi, di beberapa daerah ditemukan adanya biaya Pemilukada yang diambil dari alokasi APBD untuk pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan survei Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) di 14 daerah yang menggelar Pemilukada pada 2010, 10 daerah di antaranya harus mengurangi anggaran pendidikan dan kesehatan demi Pemilukada. Sekjen Seknas Fitra, Yuna Farhan, mengungkapkan, anggaran kesehatan dan pendidikan dipotong untuk pembiayaan Pilkada lantaran rata-rata jumlahnya di APBD relatif besar.

"Tetapi pembiayaan Pemilukada dengan mengurangi anggaran pendidikan dan kesehatan jelas merugikan masyarakat secara langsung," ujar Yuna dalam diskusi dengan tema "Pemilu yang Lebih Baik: Pengelolaan, Pendanaan, dan Keterwakilan" di Jakarta, Kamis (17/2).

Adapun daerah yang disurvei Fitra di antaranya adalah Medan di Sumatera Utara, Solok di Sumatera Barat, Bengkalis di Riau,  Ogan Komering Ilir (OKI) di Sumatera Selatan, Bandung di Jawa Barat, Kebumen di Jawa Tengah, Surabaya dan Sidoarjo di Jawa Timur, Manado di Sulawesi Utara, Lombok Utara di NTB dan Sumba Timur di NTT.