Pilkada Kalteng Butuh Rp 12 Miliar, Duitnya Belum Ada

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait anggaran pelaksanaan pemilihan gubernur Kalimantan Tengah.
Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng 2015 ternyata tidak memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA). Karena itu perlu dicarikan solusi agar kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemungutan suara tercukupi.
"Kami koordinasi dengan Keuda, mereka sedang upayakan anggaran. Karena APBD Kalteng tak punya SILPA," ujar Husni, Selasa (5/1).
Karena itu KPU kata Husni, saat ini dalam posisi menunggu. Kalau memang anggaran yang dibutuhkan terpenuhi, maka pemungutan suara dapat dilaksanakan pada 27 Januari mendatang.
"Kami terima laporan pemungutan suara 27 Januari, dengan catatan apabila anggaran tersedia. Kebutuhan anggarannya Rp 12 miliar,ini kewajiban pemerintah, posisi KPU menunggu saja," ujarnya.
Sementara itu terkait pelaksanaan pemungutan suara pilkada Fakfak (Papua), Husni mengatakan tidak ada masalah. pemerintah derah setempat tidak memiliki keluhan untuk menyediakan anggaran yang dibutuhkan.
"Fakfak tanggalnya belum (ditentukan,red), tapi mereka lebih siap.(gir/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mardiono Lakukan Doa Bersama Untuk Melepas Jemaah Umrah di Kantor DPP PPP
- Irwan Fecho: Kami Meminta Mas AHY Melanjutkan Kepemimpinan di Partai Demokrat
- Soal Band Sukatani, Rampai Nusantara Menilai Kapolri Sangat Terbuka dengan Kritik
- Kawal Amanat Warga Jakarta, KPU Bakal Rilis Buku Janji Kampanye Pramono-Rano
- Golkar Dorong Pemuda Jadi Duta Diplomasi Politik di ASEAN
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya