Pilkada Kota Tarakan Terancam Batal
Teguh menginginkan, jika pemkot melakukan pembahasan jumlah anggaran pilwali, agar dapat mengundang KPU untuk duduk satu meja. Sebab hingga sekarang pembahasan belum juga dilaksanakan.
"Ini tentu menjadi perhatian masyarakat. Bahwa ternyata menyelenggarakan pilkada itu tidak mudah," bebernya.
Saat ditanyakan apakah pihaknya optimis NPHD akan ditandatangani pemkot sebelum pembentukan PPK PPS, Teguh menyatakan rasa pesimisnya. Sebab, hingga kini belum ada respon secara tertulis dari pemkot.
"Ya, kalau lihat gerakannya seperti ini, terus terang kami pesimis. Karena sampai sekarang belum ada respon secara tertulis," pungkasnya.
Wali Kota Tarakan Sofian Raga yang diwawancarai Radar Tarakan beberapa hari sebelumnya justru optimis pihaknya akan melakukan penandatanganan NPHD dalam waktu dekat.
“Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus,” katanya singkat.
Akan tetapi, saat ditanyakan kapan pelaksanaan penandatanganan NPHD secara pasti, ia mengatakan belum dapat memastikan kapan harinya. Dia berdalih masih akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan berbagai pihak.(*/yed/ddq)
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penganggaran Pilkada Kota Tarakan belum juga dilakukan.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Camat Diminta Lebih Peka Atasi Isu Wilayah dan Penyusunan Anggaran
- Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 919 Triliun ke Daerah, Mendagri Tekankan Poin Ini
- Tak Pakai Anggaran Negara, Pembekalan Menteri di Magelang Gunakan Uang Pribadi Prabowo
- Menteri HAM Natalius Pigai Minta Rp 20 T Lagi, DPR Bereaksi
- Presiden Jokowi: Ada Kabupaten Anggarannya Sangat Besar, tetapi Arah Program tak Jelas
- Pimpinan KPK Ajukan Tambahan Anggaran ke DPR, Lalu Ungkap Penyesalan