Pilkada Langsung Kontraproduktif Dengan Otda

JAKARTA - Aktor penting yang membidani pelaksanaan otonomi daerah (Otda) di Indonesia pasca refomasi, Ryaas Rasyid, merasa kecewa. Dia mengaku pelaksanaan otda tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Otonomi daerah yang sudah berjalan selama 12 tahun belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

     

"Bayangan kita dulu ketika kewenangan dan uang diberikan ke daerah, mereka akan berlomba mensejahterakan daerahnya. Ternyata tidak. Ini kekecewaan kita," kata Ryaas dalam diskusi Quo Vadis Otonomi Daerah di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Rabu (9/11).

     

Meski begitu, mantan Menteri Otonomi Daerah dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di era Presiden Abdurrahman Wahid, itu, menegaskan kesalahannya tidak terletak pada otonomi daerah. Namun, lebih ke persoalan figur kepala daerah yang dipilih. Diterapkannya sistem pilkada langsung, lanjut Ryaas, telah menjadi antitesis dari otonomi daerah.

     

"Birokrasi kacau balau. Baru terpilih satu bulan, sudah memutasi ratusan orang karena bisikan tim sukses. Bagaimana melayani rakyat kalau ketenangan di lingkungan birokrasi tidak bisa dijaga," ujar Ryaas yang sekarang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, itu.