Pilkada Langsung Kontraproduktif Dengan Otda

Sebaliknya, pemerintah sendiri, dalam hal ini Kemendagri, cenderung ingin mempertahankan titik berat otonomi di kabupaten/kota. Sehingga, Gubernur dipilih DPRD. Sedangkan bupati dan walikota tetap pilkada langsung. Ryaas mengaku sudah menyampaikan kajian tertulis mengenai ini kepada Presiden. Tapi, tidak mendapat respon positif. Dengan nada bercanda, Ryaas mengatakan kalau konsepnya tidak laku.

     

Di tempat yang sama, Ketua Komite I DPD Dani Anwar mengatakan lembaganya telah merampungkan draf revisi UU Pemda. Sejauh ini, DPD juga tetap mendukung dipertahankannya titik berat otonomi di kabupaten/kota. Bila masalahnya terkait pilkada atau lemahnya koordinasi antar daerah, maka solusinya adalah memperbaiki aturan teknisnya.

     

"Kami khawatir kalau otonomi ditarik ke provinsi, ini justru menjadi kendala baru buat daerah kabupaten/kota yang sukses. Mereka pasti tidak bisa mengatur daerahnya dengan penuh," kata senator dari DKI Jakarta, itu.

     

Saat ini, bupati/walikota bisa membuat keputusan dengan bebas. Kalau otonomi di tarik ke provinsi, maka akan terjadi peningkatan proses konsultasi dan koordinasi kepada gubernur. "Kalau gubernurnya tidak baik atau tidak suka bupati karena urusan parpol, repot lagi," ingat Dani. (pri)