Pilkada Langsung Lebih Menjamin Munculnya Kada Sekaliber Jokowi dan Risma

jpnn.com - JAKARTA - Politikus muda PDI Perjuangan, Maruarar Sirait menyatakan, sistem pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung telah melahirkan gubernur, bupati atau pun wali kota yang berkualitas. Meski jumlah kada berkualitas tak banyak, namun sistem pilkada langsung setidaknya memberi peluang ke masyarakat untuk ikut melahirkan pemimpin daerah yang ideal.

Berbicara dalam seminar bertema “Pemilukada Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila" di Universitas Nasional, Jakarta, Kamis (19/5), Maruarar mengatakan, contoh kepala daerah yang berkualitas dari hasil pilkada langsung adalah Joko Widodo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Ara -sapaan MAruarar- meyakini, tanpa sistem pilkada langsung maka tak akan mungkin terlahi kada berkualitas seperti Jokowi dan Risma.

"Meskipun jumlahnya tidak begitu banyak. Tapi dengan cara ini setidaknya kita bisa melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas dan memiliki integritas. Kalau tidak ada pemilihan langsung, tidak mungkin sosok seperti Jokowi menjadi wali kota, gubernur hingga presiden," katanya.

Maruarar pun mengajak kalangan perguruan tinggi untuk mencetak alumni yang berkualitas dan siap menjadi pemimpin, termasuk kepala daerah. Ara -sapaannya- menegaskan, perguruan tinggi sudah semestinya mencetak alumni yang berpikiran krisi, solutif, namun tetap bermoral dan menjaga integritas.

“Saya berharap agar kampus untuk menjaga moral dan intelektual mahasiswanya. Agar demolrasi langsung ini mengasilkan pemimpin yang ideal," pungkas anggota DPR yang juga ketua umum Taruna Merah Putih itu.

Meski demikian ia mengakui, sistem pemilukada sekarang ini ada kelemahannya. Untuk itu, ia mengajak semua kalangan untuk menyempurnakannya.  “Agar mampu menghasilkan pemimpin daerah yang memiliki kemampuan, berintegrigritas dan menjujujung kejujuran dan keadilan," katanya.

Sedangkan mantan Wakil Ketua DPD La Ode Ida mengatakan, sistem pemilukada langsung sebenarnya untuk menghindari transaksi oleh elita politik dalam menentukan calon. Namun, kini justru politik uang yang mulanya hanya di kalangan elite menjadi meluas di masyarakat.

"Dulu kan kepala daerah menjadi transaksi politik elite. Pada pelaksanaan pilkada langsung justru politik uang tidak hanya di tingkat elit, tapi hingga masyarakat luas," katanya.(jpg/ara/jpnn)