Pilkada Langsung Picu Ketidaknetralan Birokrasi

JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung dinilai memperburuk birokrasi. Dalam pilkada langsung di delapan daerah yang diriset Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan birokrasinya tidak bisa bersikap netral.

"Politisasi biasanya diawali bersih-bersih birokrasi jauh hari sebelum pilkada dilaksanakan. Yang dibersihkan adalah birokrasi yang berpotensi tidak mendukung incumbent," kata Ade Irawan, deputi Coordinator ICW di Jakarta, Senin (15/4).

Kocok ulang (rotasi) mutasi menjadi cara bagi incumbent untuk memastikan bahwa posisi-posisi penting bagi pemenangan pemilu diisi oleh aparatur yang sudah pasti mendukungnya. Penempatan para loyalis di posisi strategis akan memudahkan dalam mobilisasi birokrasi dan menjadikan dana APBD/APBN sebagai logistik pemenangan.

"Biasanya proses bersih-bersih birokrasi juga menjalar ke jabatan struktural yang lebih rendah. Malah dari hasil monitoring, kocok ulang birokrasi merambat hingga ke tingkat kelurahan," ujarnya.