Pilkada Langsung Rp 18 T, Dana Rapat 34 Kementerian Rp 20 T

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, menggugah kepedulian 560 anggota DPR RI yang menggelar rapat paripurna Kamis (25/9), untuk menyelamatkan demokrasi yang telah dibangun dan dinikmati hasilnya dalam 10 tahun terakhir.

Caranya, dengan menjatuhkan pilihan mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung, bukan justru mengembalikannya dipilih DPRD.

"Tuan-tuan dan puan-puan yang sekarang duduk di DPR juga kan hasil reformasi demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata rakyat Indonesia," ujar Ray di Jakarta, Kamis (25/9).

Permintaan secara khusus ia arahkan pada anggota dewan yang tidak terpilih lagi, untuk memberikan kado terindah di ujung masa baktinya kepada rakyat Indonesia. Dengan memilih opsi pilkada langsung.

"Kelak kado ini akan senantiasa dikenang dari individu anggota DPR yang berani berbeda dengan pandangan fraksinya demi menegakan hak dan kedaulatan rakyat," katanya.

Ray memaparkan argumentasinya. Soal pilkada biaya mahal misalnya, biaya pelaksanaan pilkada hanya sedikit lebih mahal dibanding biaya rapat-rapat 34 kementerian yang menelan biaya lebih dari Rp 18 triliun per tahun.

"Biaya pilkada langsung hanya menelan Rp 20 trilun per tahun. Jadi sangat tidak bermoral merampas kedaulatan rakyat dengan sebab biaya mahal pada saat yang sama membiarkan dana dengan jumlah yg sama, dinikmati tidak lebih dari 34 kementerian," katanya.

Ray juga menilai alasan lain yang menilai pilkada langsung ke DPRD akan memangkas politk uang, juga tidak tepat. Pasalnya, sekarang ini mewabah praktik anggota DPRD yang menggadaikan SK pengangkatan sebagai anggota dewan untuk mendapatkan dana kredit dari bank.