Pilkada Langsung Secara Serentak Hemat Biaya Politik
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan, pemilihan kepada daerah (pilkada) langsung serentak akan memberikan banyak keuntungan. Salah satunya adalah penghematan biaya penyelenggaraan pemilu.
"Kalau untuk biaya enyelenggaraan, mungkin bisa sampai menghemat sampai 40 persen, kira-kira angkanya antara Rp 20-25 triliun per lima tahun," kata Didik di Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (13/9).
Didik menambahkan, pilkada secara serentak juga memberikan keuntungan bagi partai dan calon yang maju dalam pilkada. Pengeluaran keduanya, kata dia, akan berkurang.
"Kalau kecenderungannya sama antara koalisi provinsi dan kabupaten/kota maka itu menghemat biaya kampanye. Kan biaya kampanye jadi ditanggung bareng-bareng. Dengan demikian dari sisi biaya politik juga akan rendah," ujarnya.
Menurut Didik, kalau pilkada diserahkan ke DPRD, maka biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih mahal. Oleh karena itu diakuinya, pilkada sebaiknya tetap dilaksanakan secara langsung.
"Tetap pilkada langsung tapi diserentakan sehingga bisa menekan biaya. Kalau ke DPRD biayanya jatuh-jatuhnya lebih mahal," ucap Didik.
Keuntungan pilkada langsung secara serentak, sambung Didik, semua pihak bisa ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Sebab pilkada itu menjadi isu nasional.
"Semua orang jadi ikut terlibat dalam proses pilkada itu termasuk dalam konteks penyelenggaraan KPU Pusat, Mabes Polri itu ikut dalam proses pengamanan sehingga pilkada bukan sekedar urusan masing-masing daerah," tuturnya.
JAKARTA - Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan, pemilihan kepada daerah (pilkada) langsung serentak
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan