Pilkada Langsung Sudah Sedot Uang Negara Rp 20 Triliun

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat pengeluaran negara untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam beberapa tahun terakhir mencapai Rp 20 triliun. Dari total angka itu, tercatat pelaksanaan Pilgub Jawa Tengah dan Jawa Timur menyedot anggaran terbesar karena masing-masing tembus Rp 1 triliun.

Menurut Pelaksana Harian (PKH) Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, besarnya pengeluaran yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu benar-benar menjadi perhatian serius pemerintah. Apalagi dalam pelaksanaan Pilkada langsung ternyata juga memunculkan aksi-aksi anarkisme yang telah merenggut 50 korban jiwa.

"Contohnya seperti yang baru-baru ini terjadi pascapengumuman hasil pemilihan Wali Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Amuk massa bahkan sampai membakar sejumlah kantor pemerintahan. Ini tentu menjadi renungan kita bersama," ujar pria yang akrab disapa Donny ini di Jakarta, Selasa (2/4).

Donny menyebut kondisi itu perlu menjadi permikiran bersama. Apalagi dari penelitian yang dilakukan Kemendagri, besarnya anggaran yang dikeluarkan seorang calon kepala daerah tidak sebanding dengan total penghasilan saat menjabat selama 5 tahun.