Pilkada Langsung yang Menang yang Punya Uang

jpnn.com - JAKARTA - Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan Dr HM Idris mendesak agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD.

Alasanya, Pilkada langsung oleh rakyat selama ini lebih banyak madharatnya dan tidak mendidik rakyat. Oleh karena itu, pihaknya mendesak DPR bersama pemerintah segera mengesahkan RUU Pilkada dilakukan oleh DPRD menjadi UU Pilkada.

"Saya kira polemik RUU Pilkada ini harus dikembalikan kepada UU di mana Pilkada itu dipilih secara demokratis. Memang bisa dipilih oleh DPRD, juga bisa langsung oleh rakyat. Tapi, faktanya dengan Pilkada langsung selama ini justru melahirkan pemimpin yang tidak diharapkan rakyat, karena sibuk ngurus diri-sendiri dan mengabaikan rakyat dan daerahnya. Faktanya, dari 534 kepala daerah, sebanyak 372 tersangkut korupsi," kata Idris kepada wartawan, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (23/9).

Idris ke DPR bersama Tim Perumus Seminar RUU Pilkada, diterima Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) Abdul Hakam Naja di ruang Komisi II DPR.

Menurut Idris, hampir 94 persen daerah terjadi ketidakharmonisan atau pecah kongsi kepala daerah dengan wakilnya terutama di akhir masa jabatannya, ketika mereka bersaing untuk maju sebagai calon kepala daerah berikutnya.

Bahkan dengan Pilkada langsung itu, lebih dari 70 rakyat meninggal akibat konflik horisontal. "Jadi, Pilkada langsung ini sudah jelas banyak madharat daripada manfaatnya untuk rakyat," tegasnya.

Politik uang dan terjadinya politik transaksional yang terbuka setiap menjelang Pilkada dan pemilu, menurut Idris, bukti pilkada langsung tidak mendidik rakyat.

Rakyat tidak lagi melihat siapa yang layak dan mampu menjadi pemimpin daerah, juga wakil rakyat, sehingga yang berkuasa adalah orang-orang yang punya uang, tumbuhnya oligarki dan dinasti politik di daerah.