Pilkada Medan Luar Biasa Fatal, hah?

Keempat, distribusi surat undangan alias C6 tidak merata. KIPP menemukan kasus di Surabaya dan Semarang, banyak warga yang punya hak pilih tidak menerima C6.

Kelima, maraknya kasus pejabat terlibat korupsi, rakyat menjadi sangat apatis dengan urusan-urusan pilkada. “Apalagi di Medan, belakangan marak pemberitaan kasus korupsi pejabat Sumut. Ini juga sangat berpengaruh,” kata Girindra.

Dia mengatakan, rendahkan tingkat partisipasi pemilih ini sangat berbahaya bagi upaya menjaga sistem demokrasi.

“Karena esensi demokrasi itu sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ngeri, ini bisa menjadi gejala distrust system demokrasi,” pungkasnya. (sam/jpnn)