Pilkada, Menteri Yuddy Minta Pimpinan Instansi Awasi Anak Buahnya
jpnn.com - JAKARTA--Pelaksanaan Pilkada yang tinggal beberapa bulan lagi, menimbulkan kekhawatiran terjadinya politisasi birokrasi di kalangan PNS.
Terhadap masalah ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, para PNS tidak perlu memberikan dukungan apapun kepada salah satu calon.
"Netral saja, saya pastikan tidak akan dimutasi atau dinonjobkan kalau tidak memberikan dukungan. Namun, kalau sampai ada yang dinonjobkan karena tidak memberikan dukungan, lapor ke kami. Akan kami proses para pejabat yang melakukan politisasi birokrasi," tegas Yuddy, Senin (3/8).
Dia menambahkan, pihaknya sudah memberikan surat edaran kepala seluruh pimpinan instansi baik pusat dan daerah terkait netralitas dan larangan penggunaan aset pemerintah dalam pilkada serentak.
"Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan surat edaran ini, saya meminta kepada para pimpinan instansi untuk mengawasi seluruh ASN di lingkungan masing-masing dalam penyelenggaraan pilkada. Bagi ASN yang melakukan penggaran, saya minta dicatat dalam berita acara," paparnya.
Yuddy juga mengimbau seluruh masyarakat ikut memantau pelaksanaan Pilkada. Kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan untuk melihat apakah PNS menjaga netralitas atau tidak. (esy/jpnn)
JAKARTA--Pelaksanaan Pilkada yang tinggal beberapa bulan lagi, menimbulkan kekhawatiran terjadinya politisasi birokrasi di kalangan PNS. Terhadap
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- FPKB Tolak Penetepan Dekot Jakarta, Ini Alasannya
- Habiburokhman Gerindra Sebut Mahfud Md Orang Gagal, Apa Sebabnya?
- Penyerangan RS Indonesia di Gaza Tak Bisa Dibiarkan, Mardani Desak PBB Bersikap
- Komisi VII DPR Minta Pemerintah Pastikan Libur Nataru Aman dan Nyaman
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Sekjen PDIP Merespons Pertama Kali, Ada Kata Jangan Takut
- Hasto Masih Melaksanakan Tugas Kesekjenan Sebelum KPK Mengumumkan Status Tersangka