Pilkada Murah Jangan Potong Hak Politik Rakyat

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Aidil Akbar menegaskan bahwa proses pencapaian nilai-nilai demokrasi tidak bisa dihargai dengan materi. Karena itu, mengorbankan demokrasi demi penghematan anggaran adalah alasan yang mengada-ada.

Hal tersebut disampaikanya menanggapi sikap sejumlah fraksi di DPR yang mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Menurut Aidil, berapapun penghematan yang dihasilkan tidak akan sebanding dengan kerugian rakyat yang hak politiknya dicabut.

"Anggaran politik yang tinggi dalam penyelenggaraan pemilu adalah keniscayaan dan nilai dari hak politik tak bisa disebandingkan dengan materi, berapapun nilainya," kata Aidil saat dihubungi, Senin (8/9).

Aidil mengatakan, untuk menciptakan pilkada yang lebih murah, DPR seharusnya merancang sistem sebuah yang berkualitas sederhana, terbuka dan terjangkau. "Bukan dengan cara memotong hak politik masyarakat secara langsung," tegasnya.

Aidil juga menyampaikan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak bisa menjamin pemimpin yang dihasilkan nanti berkualitas. Selain itu, tidak ada juga jaminan sistem tersebut bersih dari praktek politik uang.

Lebih parah lagi, tambahnya, pemilihan tidak langsung berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki legitimasi rakyat.

"Bagaimana jika mayoritas masyarakat justru resisten dengan pemimpin pilihan DPRD? Bukankah ini berdampak pada legitimasi kekuasaan dan pemerintahan yang dijalankan?" tuturnya.

Ia pun menyarankan fraksi-fraksi yang mendukung pemilihan tidak langsung untuk mengurungkan niat mereka. Aidil mengingatkan, sisa masa jabatan anggota dewan yang tinggal tersisa kurang dari satu bulan ini sebaiknya dengan hal-hal positif saja.