Pilkada Oleh DPRD Rugikan Konsultan Politik dan Lembaga Survei

jpnn.com - JAKARTA - Demokrasi tidak sama dengan pemilu langsung atau tidak langsung. Demokrasi adalah cara untuk mempertahankan manusia tetap bermarbat, beradab, bertuhan dan saling kenal satu sama lainnya.

Hal tersebut dikatakan pakar hukum tata negara, Dr Margarito Kamis, di press room DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (10/10). "Jadi tidak ada hubungan langsung dengan sebuah peristiwa pemilu atau pilkada," kata Margarito.

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, lanjutnya, Pilkada langsung terbukti telah merusak relasi antaragama dan keluarga. "Masalah perbedaan agama dan suku yang sudah final dalam konstitusi kita, selalu mengapung ketika pilkada berlangsung," tegasnya.

Meski begitu, Margarito juga melancarkan kritikan terhadap DPR bersama pemerintah yang menyepakati Pilkada oleh DPRD melalui UU yang menyebabkan banyak orang jadi pengangguran.

"Teman-teman di DPR dan di pemerintahan yang mendukung pilkada oleh DPRD ini raja tega. Karena putusannya itu, banyak orang kehilangan pekerjaan. Konsultan politik, lembaga survei dan advertising, semua terancam kehilangan lahan. Wajar jika para pihak yang dirugikan protes," pungkasnya. (fas/jpnn)