Pilkada Picu Konflik di Kawasan Transmigrasi

Selain itu, lanjutnya, masih banyak sarana dan prasarana yang belum memadai di permukiman transmigrasi, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah penempatan, masih belum fokusnya pemerintah daerah (pemda) penerima terhadap program transmigrasi dan belum terencana dengan baik pembangunan permukiman transmigrasi. ”Untuk menangani semua kendala ini dibutuhkan dukungan dan koordinasi dari aparat terkait baik pemda penempatan, pemda penerima, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional (BPN), masyarakat, dan swasta,” kata Muhaimin.

Karena itu, lanjutnya, keberhasilan pembangunan kawasan transmigrasi pada dasarnya sangat erat berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program serta dukungan dari semua pihak.

Muhaimin mengatakan, penyelenggaraan transmigrasi merupakan salah satu solusi alternatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, khususnya daerah tertinggal, perbatasan, dan pasca konflik. ”Program transmigrasi tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, tapi juga berdampak dalam pemeratan pembangunan di daerah, dan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa,“ katanya.

Muhaimin berharap ke depannya, pembangunan permukiman transmigrasi perlu dilakukan dengan lebih matang agar permasalahan-permasalahan terkait lahan tidak terulang dan tidak merugikan transmigran. (cdl)