Pilkada Sudah tak Efisien Sejak 2005
Sabtu, 16 Februari 2013 – 21:54 WIB
Sebab, jika dari APBD, peluang politisasi anggaran sangat besar dilakukan oleh para politisi lokal. "Namun peluangnya akan kecil bila dialokasikan dari APBN," yakinnya.
Baca Juga:
Pun demikian, kata dia, pilkada serentak juga akan membuat biaya politik (politic cost) berkurang. Artinya, mesin partai tak akan menghabiskan waktu banyak untuk pilkada.
Jadi para pejabat dan kader partai di daerah bisa lebih banyak menggunakan waktunya untuk menyelesaikan masalah rakyat. Mereka tak terlalu disibukkan oleh dinamika pilkada.
Bayangkan, kata dia, jika mesin partai setelah sibuk urusi pilkada walikota, kabupaten, lprovinsi, kapan partai bisa fokus kerja mendukung proses pembangunan pendidikan dan kesehatan bagi konstituennya? "Ini jelas tak bagus bagi kualitas demokrasi kita. Partai yang harusnya bisa turut menjadi dinamisator pembangunan justru hanya menjadi sekedar mesin politik," katanya.
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan sejak 2005, harus
BERITA TERKAIT
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Kubu Harun-Ichwan Minta MK Klarifikasi Soal Akun Ini
- Sahroni Minta Polisi Permudah Mekanisme Pelaporan Kasus, Jangan Persulit Korban
- Mardiono Jadikan Harlah ke-52 PPP Sebagai Momentum Bertransformasi Lebih Baik