Pilkada Sumut 2018 Harus Menghasilkan Pemimpin Bersih

jpnn.com, JAKARTA - Kasus korupsi sejumlah gubernur Sumatera Utara tak boleh dilupakan warga saat menentukan pilihan di TPS pekan depan. Jangan sampai Pilkada Sumut 2018 menghasilkan pemimpin yang berperilaku korup seperti pendahulu-pendahulunya.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, masyarakat Sumut masih punya banyak waktu untuk mencari informasi tentang latar belakang calon pemimpinnya. Semakin banyak informasi mengenai, maka makin kecil kemungkinan salah pilih kepala daerah.

"Jangan pilih yang berpotensi punya masalah hukum, terutama korupsi. Jangan sampai kepala daerah sudah dipilih, tapi dia berurusan dengan hukum,” kata Adi saat dihubungi, Senin (18/6).

Pilkada Sumut diikuti dua pasang cagub-cawagub. Edy Rahmayadi yang kelahiran Aceh berduet dengan Ijeck yang lahir di Medan dan beragama Islam. Namun, popularitas Ijeck terganggu setelah dia beberapa kali diperiksa KPK atas dugaan kasus korupsi yang menjerat mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Di sisi lain ada calon gubernur Djarot Saiful Hidayat yang beretnis Jawa, muslim, dan berpengalaman menjadi kepala daerah di Blitar serta DKI Jakarta. Djarot didampingi Sihar Sitorus, pengusaha berdarah batak kental kelahiran Jakarta dan tokoh sepak bola nasional.

Adi melanjutkan, masyarakat harus jeli melihat calon kepala daerah yang hanya sibuk pencitraan atau memainkan isu SARA. Dia berharap warga Sumut tak terjebak isu primordialisme dan mengabaikan rekam jejak kandidat.

Dia kembali menegaskan, intergritas dan bersih dari korupsi jauh lebih penting daripada latar belakang etnis.

“Isu putera daerah sudah tidak signifikan. Masyarakat semakin cerdas, percuma pilih putera daerah kalau dia tidak bisa bekerja,” ujar Adi. (dil/jpnn)