Pilkada Ulang Ganggu Pemilu Legislatif

Dia menjelaskan, hasil yang diputuskan MK tersebut adalah keputusan baru. Dalam hal itu, MK mencoba mengakomodasi pemungutan ulang setelah adanya pemungutan putaran kedua. Meski begitu, KPU tidak akan menetapkan putusan MK tersebut dalam aturan internal KPU.  ’’Dasar hukumnya kami tetap laksanakan putusan MK saja,’’ jelasnya.

Dia kembali menegaskan, KPU telah meminta KPU daerah terkait untuk segera melaksanakan putusan MK tersebut. ’’Putusan ini (MK) final dan mengikat. Tentu KPU harus melaksanakan,’’ tegasnya. ’’Mudah-mudahan, pelaksanaan tidak mengganggu proses pemilu (legislatif),’’ harapnya.

Undang-Undang No 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 233 ayat (3) menyebutkan, dalam hal terjadi pilkada putaran kedua, pemungutan suara akan diselenggarakan selambat-lambatnya Desember. (bay/yun)