Pilkades Bogor Telan Rp244,8 M, Sehari

Sofyan mengatakan, desa sebagai lembaga musyawarah masyarakat merupakan titik nadir dalam pembangunan suatu daerah. Sehingga dibutuhkan suatu pemahaman yang demokratif dalam pemilihan pemimpin di tingkat desa.

Menggunakan pola politik uang, kata dia, para calon raja kecil itu seringkali menjual aset produktif sebagai pondasi. Nah, menjadi berbahaya, lanjutnya, karena aset yang telah dijual dianggap sebagai modal meraih jabatan.

Selain ada peningkatan status sosial, kelak ada potensi penyalahgunaan wewenang agar sang kades terpilih bisa kembali modal.

“Saya namakan ini virus  demokrasi liberatif. Pangkalnya dari ketidakpercayaan diri hingga menganggap uang sebagai konsumtif utama untuk menyuap masyarakat,” cetusnya.