Pilkades Bogor Telan Rp244,8 M, Sehari

Dosen Ekologi Manusia IPB itu berharap besar adanya Undang-Undang perangkat desa. Tapi, kata dia, harus ada kepekaan dalam Undang-undang tersebut yang bisa menjembatani kepentingan masyarakat serta memberikan efek sosial yang tinggi akan daya serap masyarakat kelak.

Sofyan khawatir, akan ada celah dalam mekanisme pilkades sehingga bisa membuat partai politik bermain. “Seharusnya elit-elit politik cukup di levelnya aja. Jangan dibawa hingga ke ranah desa. Terlihat adanya penetrasi dan polarisasi yang dibuat ke arah itu,” paparnya.

Hematnya, yang muncul kini adalah pranata sosial yang telah ada digiring ke ranah yang kompleks sebagai salah  satu cara pelegalisasian mekanisme.

“Kita berharap saja, demokrasi liberatif yang kita pahami akan berubah wajah menjadi demokrasi Indonesia yang tidak diskriminatif. Tetapi demokrasi yang memang riil demokrasi,” tandasnya. (cr4/cr6/abe/e)