Pilpres Bersih dan Jujur Harus Lewati 4 Tantangan

jpnn.com - JAKARTA - Pengajar Universitas Indonesia, Makmur Keliat mengatakan ada empat tantangan yang menghadang pilpres 9 Juli lusa. Jika keempat tantangan itu berhasil dilewati, maka demokrasi Indonesia sudah bisa mewujudkan pemilu yang jujur dan bersih.

"Tantangan pertama, menyangkut pendaftaran pemilih. Isunya di sini ada dua. Pertama, apakah seluruh pemilih yang berhak telah terdaftar. Kedua, apakah tidak terdapat pemilih hantu (ghost voters) dalam daftar pemilih itu," ujar Makmur Keliat, di Jakarta, Senin (7/7).

Dikatakan Makmur, tantangan kedua adalah terkait penggunaan perangkat elektronik dalam proses pendaftaran ini. Dalam beberapa kasus, perangkat elektronik dapat menjadi instrumen manipulasi suara seperti yang terjadi pada kasus pemilu di Zimbabwe.

Seperti yang dilaporkan oleh Piet Coetzer dan Garth Cilliers, (Agustus 2013), kemenangan Robert Mugabe dalam pemilu di Zimbabwe tahun lalu sebagian besar disebabkan oleh intervensi teknologi intelijen. Kedua penulis itu menyebutkan Robert Mugabe telah menyewa suatu institusi swasta asing, yang diistilahkan olehnya sebagai high-tech mercenaries, untuk melakukan tindakan manipulatif elektronik. Salah satunya pada pengidentifikasian palsu tentang jumlah daftar pemilih di wilayah-wilayah pemilih.

"Karena itu intervensi elektronik melalui perangkat teknologi intelijen haruslah dihindarkan," harapnya.  

Tantangan ketiga, imbuh Makmur, yaitu menyangkut regulasi pemilu. Setiap pelaksanaan pemilu tentu saja bergerak berdasarkan kerangka hukum yang ada. Yaitu yang mengatur boleh tidaknya sesuatu yang dilakukan dalam proses pelaksanaan pemilu.  

"Ini haruslah disepakati bersama dan sekaligus tentu saja harus ditaati. Penyelesaian terhadap seluruh pelanggaran pidana ini haruslah dapat dilakukan secara cepat agar pemilu dapat memiliki legitimasi politik yang kuat," ucapnya.

Tantangan keempat, lanjut Makmur, menyangkut otoritas pemilu. "Kredibilitas dari institusi-institusi yang terlibat dalam penyelenggaran pemilu maupun dalam penyelesaian konflik pidana dan sengketa pemilu haruslah kuat," tegasnya.