Pilpres Era Jokowi Munculkan Gejala Otoritarianisme Baru

jpnn.com, JAKARTA - Hasil putusan sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi yang menyebut tindakan Presiden Joko Widodo tidak etis saat penyelenggaraan Pilpres 2024 masih mendapat sorotan banyak kalangan.
Sejumlah kritik masih dialamatkan pada keluarga Jokowi yang dianggap telah menodai demokrasi Indonesia demi kepentingan pribadi.
Salah satunya dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Profesor Didin S Damanhuri yang menyoroti masalah demokrasi di era Presiden Joko Widodo.
Menurut Prof Didin, sapaan karibnya, pemilu di era Jokowi menunjukkan adanya gejala otoritarianisme,
Pemerintah dengan paham politik otoriter bentuk pemerintahan yang menekankan kekuasaan pada pribadi tertentu.
"Dengan jalan demokrasi dan adanya Pemilu pun di era Jokowi 10 tahun terakhir ini, toh ada gejala otoritarianisme baru," ujar Prof Didin di Jakarta.
Pengamat ekonomi tersebut juga mengatakan di zaman pemerintahan Jokowi lebih mementingkan kepentingan bisnis pihak-pihak tertentu.
"Rakyat bukan tetap yang paling disejahterakan, tetapi sekompok kecil pemilik modal atau oligarkhi bisnis," tegasnya.
Pengamat ekonomi tersebut juga mengatakan di zaman pemerintahan Jokowi lebih mementingkan kepentingan bisnis pihak-pihak tertentu.
- Prabowo Suarakan Dukungan untuk Palestina di Hadapan Anggota Parlemen Turki
- Perihal Evakuasi 1.000 Warga Palestina ke Indonesia, Sabang Merauke Circle: Prabowo Pemimpin Islam Revolusioner
- Budi Gunawan, Sufmi Dasco, dan Sketsa Rekonsiliasi Nasional Prabowo-Megawati
- Hasto Ajak Publik Bantu Prabowo Selesaikan Masalah Ekonomi Akibat Salah Urus di Era Jokowi
- Prabowo Bertemu Megawati, Menko Polkam: Upaya Jaga Stabilitas Politik
- FPN Wanti-Wanti Prabowo soal Rencana Evakuasi 1.000 Warga Palestina ke Indonesia