Pilpres Era Jokowi Munculkan Gejala Otoritarianisme Baru
jpnn.com, JAKARTA - Hasil putusan sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi yang menyebut tindakan Presiden Joko Widodo tidak etis saat penyelenggaraan Pilpres 2024 masih mendapat sorotan banyak kalangan.
Sejumlah kritik masih dialamatkan pada keluarga Jokowi yang dianggap telah menodai demokrasi Indonesia demi kepentingan pribadi.
Salah satunya dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Profesor Didin S Damanhuri yang menyoroti masalah demokrasi di era Presiden Joko Widodo.
Menurut Prof Didin, sapaan karibnya, pemilu di era Jokowi menunjukkan adanya gejala otoritarianisme,
Pemerintah dengan paham politik otoriter bentuk pemerintahan yang menekankan kekuasaan pada pribadi tertentu.
"Dengan jalan demokrasi dan adanya Pemilu pun di era Jokowi 10 tahun terakhir ini, toh ada gejala otoritarianisme baru," ujar Prof Didin di Jakarta.
Pengamat ekonomi tersebut juga mengatakan di zaman pemerintahan Jokowi lebih mementingkan kepentingan bisnis pihak-pihak tertentu.
"Rakyat bukan tetap yang paling disejahterakan, tetapi sekompok kecil pemilik modal atau oligarkhi bisnis," tegasnya.
Pengamat ekonomi tersebut juga mengatakan di zaman pemerintahan Jokowi lebih mementingkan kepentingan bisnis pihak-pihak tertentu.
- Pengumuman, Beras Bakal Kena PPN 12 Persen, Simak Detailnya
- Prabowo Ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2025
- Kepala BPS Temui Mensos Saifullah Yusuf, Koordinasi soal Satu Data Tunggal
- Natal 2024: Prabowo Renovasi Gereja di Kawasan Transmigrasi Salor Papua Selatan
- Kunjungi Merauke, Mentrans Iftitah Sulaiman Sampaikan Pesan Prabowo untuk Papua
- Mayor Teddy Bantah Erdogan Walk Out Saat Prabowo Pidato, Ini Penjelasannya