Pilpres Kembali ke MPR, Demokrasi Indonesia Mundur Seperempat Abad

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Padjajaran Muradi menilai tidak tepat mengembalikan pemilihan presiden ke tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Bahkan, Muradi menilai wacana itu kemunduran bagi demokrasi di Indonesia.

"Saya kira wacana presiden dipilih oleh MPR itu sama saja mundur 25 tahun. Jauh mundur kebelakang," kata Muradi saat dihubungi awak media, Jumat (29/11).

Muradi mengatakan, sistem demokrasi yang diterapkan Indonesia dalam 20 tahun terakhir sudah berjalan baik. Sebab itu, Muradi tetap mendukung pemilihan dilangsungkan secara langsung. "Itu hak kedaulatan rakyat itu di tangan rakyat," kata dia.

Sebelumnya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR lainnya mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Salemba, Jakarta, Rabu (27/11).

Bamsoet dkk diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj di ruangannya. Awak media tak bisa meliput secara langsung karena pertemuan dilakukan secara tertutup. Setelah kurang lebih dua jam melakukan pembicaraan, semuanya keluar dengan semringah.

Bamsoet langsung menjelaskan, bahwa pihaknya dititipi pesan dan usulan dari PBNU yang mengacu hasil Munas 2012.

"Kami tadi dapat masukan, berdasarkan hasil Munas di 2012 bulan September, disampikan, mengusulkan, bahwa PBNU merasa pemilihan presiden dan wakil presiden lebih bermanfaat dan lebih tinggi kemaslahatannya dikembalikan ke MPR ketimbang langsung, karena banyak mudaratnya, itu Munasnya di Kempek, Cirebon, 2012," ungkap Bamsoet, Rabu kemarin. (mg10/jpnn)