Pilwali Surabaya, Risma Menggantung, Parpol KMP Bimbang

jpnn.com - SURABAYA – Jika partai lain sudah ancang-ancang, bahkan sudah membentuk tim penjaringan bakal calon untuk menghadapi pemilihan wali kota (pilwali) Surabaya, Jawa Timur, pada Desember mendatang, tak demikian DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surabaya.
Partai yang berlambang padi dan bulan kembar tersebut bakal meminta petunjuk dan arahan dari DPW PKS Jatim.
Hal tersebut berkaitan dengan arah dukungan politik PKS pada Pilwali Surabaya 2015.
“Rencananya, pekan depan kami ke DPW untuk minta petunjuk dan arahan. Kami akan laporkan kondisi yang ada di Surabaya. Apa pun yang menjadi arahan dari DPW akan kami tindak lanjuti,” terang Ketua DPD PKS Surabaya Ibnu Shobir seperti yang dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Jumat (17/4).
Shobir menjelaskan bahwa komunikasi ke DPW Jatim itu dilakukan untuk memastikan langkah sekaligus komunikasi politik selanjutnya yang akan dilakukan oleh PKS Surabaya.
Sebab, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini belum menunjukkan sinyal apakah akan maju lagi dalam perebutan kursi orang nomor satu di jajaran Pemkot Surabaya. Padahal, banyak parpol berminat untuk mengusung dia.
“Kita tunggu perintah dan petunjuk dari DPW. Kalau DPW memerintah kami menunggu Bu Risma bersikap dulu, kami akan menunggu. Tapi, kalau DPW memerintah mencari figur lain selain Bu Risma, kami pun akan segera bertindak untuk mencari figur lain,” papar Shobir.
Menurut anggota Komisi D DPRD Surabaya tersebut, yang sudah dan terus dilakukan pihaknya adalah melakukan komunikasi politik secara intensif dengan parpol-parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
SURABAYA – Jika partai lain sudah ancang-ancang, bahkan sudah membentuk tim penjaringan bakal calon untuk menghadapi pemilihan wali kota (pilwali)
- AMDK di Bawah Seliter Bernilai Ekonomi & Mudah Didaur Ulang
- Momen Hari Kartini, Andini Anissa Jadi Perempuan Pertama Peraih Gelar Kubestronaut
- Kiprah Kartini Hulu Migas Membangun Ketahanan Energi untuk Negeri
- Bantu Nelayan, HNSI Dorong Pemerintah Pakai Teknologi Alternatif
- KSPSI Dorong Indonesia Meratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan
- Dendi Budiman: Miskinkan Hakim dan Pengacara Terlibat Suap Rp 60 Miliar