Pimpin General Debate di IPU, Puan Maharani Bicara Soal Pemerataan Vaksin
Puan menilai diperlukan pemerintahan yang baik selama krisis Covid-19. Tentu dalam hal ini termasuk peran parlemen yang tetap harus memberikan kinerja terbaik dalam mengakomodasi aspirasi rakyat dan memfasilitasi dialog di antara masyarakat dengan latar belakang berbeda meski banyak tantangannya.
“Parliament must be at the heart of the efforts to strengthen democracy. Parlemen harus tetap menjadi pusat upaya untuk memelihara masyarakat yang demokratis, inklusif, dan sejahtera,” tegas Puan.
Meski dalam masa krisis, parlemen disebut harus terus menjalankan fungsinya termasuk melakukan check and balance untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan darurat di masa pandemi Covid-19 dan menjamin hak asasi manusia (HAM).
Puan mengatakan, peran parlemen di masa krisis bahkan lebih signifikan dari sebelumnya.
“Parlemen harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga publik agar keputusan lembaga publik dapat diterima rakyat,” ungkap dia.
Cucu Proklamator RI Bung Karno itu kemudian berbicara upaya DPR dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Puan menegaskan, DPR RI melakukan penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam bekerja.
“Kami merangkul partisipasi publik dalam pekerjaan DPR. Beberapa inisiatif telah dilakukan seperti sistem layanan informasi publik online sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” paparnya.
Puan menjelaskan, semua pertemuan atau sidang-sidang di DPR harus terbuka dan transparan, kecuali ada pertimbangan khusus.
Ketua DPR RI Puan Maharani membahas sejumlah isu seperti pemerataan vaksin Covid-19 hingga peran parlemen dalam penanganan pandemi dalam debat umum dalam Inter Parliamentary Union (IPU).
- Sikapi PSN PIK 2: Ahmad Yohan DPR: Negara Jangan Kalah
- Kaleidoskop: Penegakan Hukum Indonesia Tahun 2024
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Resmi Dilantik jadi Ketua IKA Muratara, Fauzi Amro Ungkap Program Mudik Gratis
- Kasus Rudapaksa Wanita Disabilitas di Bandung, Atalia: Pelaku Bukan 9, Tetapi 12 Orang
- Komisi IV DPR Mendukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani